BALIKPAPAN, CAHAYAKALTIM.COM -Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan mengabulkan Praperadilan yang diajukan Benly lewat tim kuasa hukumnya terkait perkara penggelapan dan penipuan oleh Polresta Balikpapan.
Putusan Praperadilan tersebut sebagaimana yang dibacakan oleh Hakim Tunggal Abdul Rasyid pada 10 November 2026.
Dalam putusannya, Hakim menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat memperoleh perlindungan hukum berupa hak imunitas dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik.
Dan juga menurut Hakim, Hak imunitas advokat bukan merupakan kekebalan hukum yang bersifat mutlak, melainkan harus dinilai berdasarkan apakah tindakan yang dilakukan benar-benar merupakan pelaksanaan tugas profesi advokat dan dilakukan dengan itikad baik.
Sementara dalam penilaian Hakim mengenai apakah pembayaran uang sejumlah Rp100.000.000 oleh saksi pelapor kepada pemohon merupakan bagian dari hubungan bisnis yang sah atau justru merupakan tindak pidana, merupakan materi pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak dapat diputus dalam pemeriksaan praperadilan.
Namun, dalil pemohon mengenai hak imunitas tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka tidak sah.
Dengan begitu, dalam amar putusannya hakim memutuskan menolak eksepsi termohon atau Polresta Balikpapan untuk seluruhnya dan Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian.
Hakim juga menyatakan tindakan termohon yang menguasai uang milik pemohon sebesar Rp100.000.000, tanpa melalui prosedur penyitaan sebagaimana ditentukan dalam hukum acara pidana adalah tidak sah dan memerintahkan untuk mengembalikan uang tersebut.
Menanggapi putusan tersebut, tim Kuasa Hukum Benly, menilai bahwa putusan itu kurang kompeten dengan fakta persidangan.
“Kita harus menghormati putusan tersebut. Namun ada sedikit kurang kompeten. Dalam putusannya uang yang disita di kembalikan, sementara proses penyelidikan Polisinya tetap lanjut,” kata Cyprus didampingi Seven Jon, kepada media ini, usai sidang, Selasa pagi.
Cyprus mengatakan, dipersidangan diungkap bahwa terkait laporan polisi yang dibuat Polresta Balikpapan terbit sehari setelah penggeledahan dan menyita uang Rp100juta tersebut. Tetapi mengapa barang bukti yang dikembalikan tetapi proses hukumnya tetap berjalan.
“Kami akan mengadakan pertemuan internal advokat dalam perkara ini dan koordinasi atau gelar perkara dengan Polres terkait putusan praperadilan adalah langkah yang tepat untuk menentukan kepastian hukum dan kelanjutan,” tutup Cyprus.
Untuk diketahui, sidang Praperadilan dengan nomor perkara 7/Pid.Pra/2026/PN Bpp, dugaan kasus pemerasan dan penipuan digelar 2 November 2026 lalu, Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan.
Pemohon Benly yang didampingi 34 kuasa hukumnya yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Internal Solidaritas Jubir Advokat Seluruh Indonesia (SPASI) ini, pada sidang yang berlangsung Kamis 6 November dengan agenda pembacaan kesimpulan, dalam permohonan praperadilan menantang keabsahan penetapan tersangka oleh Kepolisian resort Kota (Polresta) Balikpapan selaku termohon dalam perkara ini.
Mereka beranggapan ada beberapa kesalahan soal penetapan tersebut yang tidak sah menurut hukum, diantaranya Ketidakkonsistenan Laporan Polisi, pemeriksaan tanpa didampingi kuasa hukum, penggeledahan dan penyitaan tidak sah.
Surat Ketetapan nomor STTAF.PSK/2007/Kolomawi 10/Res/1.11/2026/Satreskrim Polresta Balikpapan Polda Kalimantan Timur, bertanggal 8 Oktober 2026 yang berisi penetapan tersangka, dinilai tidak sah.
Laporan polisi yang berbeda untuk kasus yang sama, yaitu LP/B/415/Kolomawi 7/2026 dan LP/B/415/Kolomawi 7/2026/SPKT/Polresta Balikpapan Polda Kaltim, keduanya bertanggal 30 Juli 2026. Ini dianggap sebagai kesalahan fatal yang menjadikan penetapan tersangka tidak sah.
Ketidaksesuaian pasal dakwaan ini, menurut Cyprus, selama penyelidikan hanya Pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP digunakan, Namun, dalam penetapan tersangka, Pemohon dikenakan Pasal 482 dan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Saat pemeriksaan interogasi terhadap Pemohon pada 29 Juli 2026 dilakukan tanpa kehadiran penasihat hukum dan Pemohon tidak diizinkan menghubungi pengacaranya. (*/Michael M)
