BALIKPAPAN, CAHAYAKALTIM.COM – Polemik masalah pertanahan di Balikpapan tergolong tinggi. Hal ini dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari tingginya nilai tanah, pengadaan tanah untuk jalan tol, hingga kondisi data pertanahan lama yang belum memadai.
Untuk menangani persoalan tersebut, Kantor Pertanahan Balikpapan (ATR/BPN) membagi wilayah kerja kepada enam kepala seksi.
Kepala BPN Balikpapan Subur mengatakan, persoalan pertanahan juga terjadi di daerah lain. Namun di Balikpapan dan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol menjadi faktor yang turut memengaruhi persoalan di kota ini.
“Masalah tanah itu ada di setiap daerah. Tapi di Balikpapan ini cukup tinggi karena memang sudah kota, nilai tanahnya juga sudah cukup tinggi. Kita ada kegiatan pengadaan tanah untuk tol,” kata Subur, kepada media ini, Selasa (10/11/2026) saat ditemui diruang kerjanya.
Lebih lanjut, Subur mengungkapkan kondisi data pertanahan pada masa lalu juga menjadi salah satu penyebab beragamnya persoalan.
“Data yang belum memadai dapat menyulitkan penanganan bidang tanah, terutama ketika diperlukan pemeriksaan dan pencocokan dengan kondisi di lapangan,” ujar Subur.
Dia mengimbau masyarakat mengurus administrasi tanah secara langsung serta mendaftarkan dan memanfaatkan tanah sesuai peruntukan tata ruang.
“Tanah yang dibiarkan tanpa pendaftaran dan tidak dimanfaatkan sesuai fungsinya dinilai berpotensi memicu persoalan, itu menjadi cikal bakal salah satu permasalahan, di samping niat-niat orang tertentu yang memang tidak benar,” ucapnya.
Dalam penanganan layanan, BPN Balikpapan menerapkan pembagian wilayah kerja kepada enam kepala seksi kewilayahan.
Pembagian ini tidak berdasarkan jumlah kecamatan, melainkan mempertimbangkan jumlah permohonan layanan dan beban penanganan persoalan pertanahan di setiap wilayah.
Jumlah kelurahan yang ditangani masing-masing kepala seksi pun berbeda. Ada yang menangani dua kelurahan, sementara lainnya hingga 10 kelurahan.
“Pembagian wilayah itu kami bagi mendekati jumlah yang sama, tidak persis sama rata. Kami melihat berapa besar layanan pertanahan dan berapa besar penanganan permasalahannya,” tutup Subur. (*/Michael)
